DJP Kemenkeu.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merilis data terbaru mengenai kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2025. Tercatat sebanyak 3.551.799 SPT telah masuk ke sistem perpajakan nasional hingga pukul 07.00 WIB pada Senin (23/2/2026).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menerbitkan peringatan resmi bagi seluruh wajib pajak agar meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya aksi penipuan yang mengatasnamakan instansi tersebut. Modus yang digunakan para pelaku kini semakin beragam, mulai dari isu pemadanan NIK hingga pengiriman file berbahaya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatatkan progres positif dalam kepatuhan perpajakan nasional di awal tahun 2026.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi melantik sejumlah pejabat baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), termasuk pengisian posisi strategis pada Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Utara, Kamis (22/1/2026). Prosesi pelantikan ini dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan serta dihadiri oleh Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, beserta jajaran eselon II lainnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatatkan kepatuhan wajib pajak pada awal tahun 2026. Hingga Rabu, 21 Januari 2026, arus pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2025 terus mengalir deras, seiring dengan percepatan adopsi sistem administrasi perpajakan terbaru, Coretax DJP.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2025 maupun adopsi sistem perpajakan terbaru, Coretax DJP.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Januari 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen membersihkan internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari praktik penyelewengan.