DJP Kemenkeu.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengurangan kewajiban pembayaran pajak periode 2016-2020. Kasus ini melibatkan oknum pegawai DJP dan telah dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berencana memperluas akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang mencakup rekening digital dan uang elektronik milik masyarakat Indonesia mulai 2026.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan pegawai pajak yang sedang berolahraga saat kedatangan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa terjadi bukan di jam kerja. Penegasan ini merespons berbagai narasi yang sebelumnya beredar luas di masyarakat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan penjelasan soal pemerintah akan memungut pajak dari amplop kondangan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menunjuk marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen.

Pekerja buruh meminta pemerintah untuk menunda kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) selama tiga tahun ke depan.

DJP) melalui Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Minyak dan Gas Bumi.

Suryo Utomo mengakui adanya tantangan yang signifikan dalam mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp2.189,3 triliun pada 2025.