Haji

Biaya yang disepakati ini lebih rendah dari yang diusulkan sebelumnya.

Anggota Dewan Pengawas BPKH, Heru Muara Sidik, menegaskan, saat ini pihaknya melakukan pendampingan inkubasi yang berfokus pada penguatan kapasitas bisnis secara komprehensif.

Menurutnya, pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan kondisi dana haji diketahui secara faktual dan kepentingan calon jemaah terlindungi.

Presiden Prabowo Subianto mendorong segera dilakukan audit terhadap tata kelola keuangan haji. Audit diperlukan untuk mengetahui kondisi faktual keuangan haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk penyelenggaraan haji 1448 H/2027 M.

Hasilnya menunjukkan Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia (IKLHI) mencapai 83,28 atau masuk dalam kategori memuaskan.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak, mengingatkan penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah untuk tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan. Penyelenggara mesti memperkuat pembinaan jamaah melalui manasik dan edukasi yang berkualitas.

Kurnia melanjutkan, Presiden Prabowo berharap masa tunggu tersebut dapat terus dipersingkat sehingga semakin banyak masyarakat Indonesia yang dapat menunaikan ibadah haji lebih cepat.