Karbon.

Pemerintah dan dunia usaha menyampaikan arah kebijakan nasional menuju pencapaian FOLU Net Sink 2030

Norwegia, sebagai negara yang sangat peduli lingkungan, bersedia membayar Indonesia atas keberhasilan tersebut.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH (KLH/BPLH) tengah memperjuangkan gagasan "perdagangan karbon" atau "nilai ekonomi karbon” di Konferensi Iklim COP30.

Sebanyak 16 proyek baru telah menandatangani Letter of Intent (LoI) senilai total sekitar 90 juta ton CO?''e (karbon dioksida ekuivalen)

BEI sebagai penyelenggara Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) membawa misi transparansi dan integritas pasar karbon di COP 30

Keempat regulasi ini akan menjadi landasan hukum yang kokoh untuk membangun pasar karbon yang kredibel

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik peluncuran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK). OJK meyakini Perpres baru ini akan memperlancar koordinasi lintas sektor dan meningkatkan likuiditas transaksi di Bursa Karbon Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengumumkan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca telah resmi diterbitkan. Perpres ini disebutnya sebagai fondasi penting untuk memfasilitasi transformasi kebijakan dan mengoptimalkan pasar karbon di Indonesia.