Kumpulan Berita
Indonesia dan Jepang memperkuat kerja sama perdagangan karbon sektor kehutanan melalui mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM). Kerja sama ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memasok kredit karbon dari proyek pemulihan hutan dan ekosistem alam.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menyebut potensi perdagangan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Indonesia mencapai 200 miliar dolar AS atau setara Rp4.500 triliun. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi sumber pendanaan baru bagi upaya pemulihan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan tersebut juga dirancang sebagai instrumen insentif untuk mendorong dunia usaha beralih ke praktik bisnis yang ramah lingkungan.
Pengembangan proyek karbon dan investasi hijau berbasis sektor pertanian, agroindustri, dan peternakan dipercepat
Kesiapan infrastruktur dan pembiayaan, serta menyelaraskan regulasi agar agenda dekarbonisasi tidak berhenti pada dokumen perencanaan.
Pengembangan ekosistem perdagangan karbon Indonesia didukung. Hal ini melalui kolaborasi strategis antara PT ESGIN Global Partners dengan Aspebindo.
Hashim Djojohadikusumo mengatakan, sejumlah negara telah menyatakan ketertarikannya untuk berpartisipasi di Bursa Karbon Indonesia.
Kementerian Kehutanan menjadi salah satu kementerian yang paling cepat menerjemahkan kebijakan pemerintah terkait nilai ekonomi karbon