Karbon.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH (KLH/BPLH) tengah memperjuangkan gagasan "perdagangan karbon" atau "nilai ekonomi karbon” di Konferensi Iklim COP30.

Kerja sama ini dilakukan di sela rangkaian kegiatan KTT Iklim COP 30 di Belem, Brasil.

Sebanyak 16 proyek baru telah menandatangani Letter of Intent (LoI) senilai total sekitar 90 juta ton CO?''e (karbon dioksida ekuivalen)

Keempat regulasi ini akan menjadi landasan hukum yang kokoh untuk membangun pasar karbon yang kredibel

Upaya untuk mengurangi emisi karbon terus dilakukan agar target Net Zero Emission (NZE) dapat terwujud pada 2060.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik peluncuran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK). OJK meyakini Perpres baru ini akan memperlancar koordinasi lintas sektor dan meningkatkan likuiditas transaksi di Bursa Karbon Indonesia.

Carbon neutral growth di sektor penerbangan internasional, dengan cara menstabilkan total emisi CO?'' dari penerbangan

Percepatan transisi menuju bangunan rendah karbon dengan penerapan langkah-langkah efisiensi energi menjadi sangat penting