ojek online.

Sejumlah driver ojek online (ojol) mengeluhkan kebijakan potongan aplikator dari yang sebelumnya 20 persen menjadi 8 persen yang berlaku sejak 1 Juli 2026.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menggodok aturan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menegaskan pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam menyusun aturan tersebut.

Kebijakan penyesuaian skema baru bagi hasil antara aplikator ojek online (ojol) dan mitra pengemudi dengan komposisi 92% untuk pengemudi dan 8% untuk perusahaan menuai sorotan tajam dari kalangan pengamat dan ekonom.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah memfinalisasi aturan mengenai pedoman tarif layanan pengantaran barang dan makanan.

Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan aturan untuk memasukkan ojek online (ojol) dalam kategori transportasi umum. Aturan baru itu ditargetkan rampung tahun ini melalui Revisi Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Setiap negara memiliki perlakuan yang berbeda dalam menyikapi penyelenggaraan sistem transportasi online yang saat ini tengah marak berkembang. Indonesia dinilai masih perlu dibenahi, terutama dalam hal perlindungan dan kesejahteraan pengemudi.

YLKI menyoroti terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 soal ojek online. Tarif berpeluang naik.

Pemerintah akan mengkategorikan ojek online sebagai transportasi umum. Penyetaraan moda transportasi ini berpotensi menambah beban baru bagi para mitra apabila standar yang digunakan sama seperti transportasi umum lainnya.