ojek online.

Demo ojol tuntut pemangkasan komisi 20% jadi 10%. Namun, ada perbedaan pendapat di kalangan pengemudi. Sebagian menilai 20% wajar karena biaya operasional platform besar. Aturan pemerintah saat ini batasi komisi maksimal 20%.

Pengamat menilai demo ojol 17 September memiliki agenda politik tersembunyi. Tuntutan pencopotan Menteri Perhubungan dinilai tidak berdasar. Diharapkan demo menghasilkan solusi win-win bagi aplikator, driver, dan konsumen, termasuk penyesuaian tarif yang wajar.

Pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi demo di Jakarta pada Hari Perhubungan Nasional, menuntut potongan aplikator 10%. Aksi ini diinisiasi oleh Garda Indonesia, dimulai dari Kemenhub, Istana, hingga DPR RI.

Pengemudi ojol yang sehari-hari mengandalkan motor dan aplikasi untuk mencari nafkah, mendapat perhatian khusus lewat kegiatan ini.

Pimpinan DPR RI menerima audiensi sejumlah serikat pekerja ojek online (ojol) untuk memohon aturan jaminan sosial bagi para pekerja ojol.

Zaskia Adya Mecca menegaskan, tak ada niat untuk merendahkan profesi ojek online lewat unggahannya.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menegaskan, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan lalu lintas yang aman bagi para pengendara, khususnya pengemudi ojol.

Komisioner Kompolnas Choirul Anam menghadiri sidang etik Bripka Rohmad (R) atas kematian pengemudi ojol, Affan Kurniawan yang tewas saat aksi demonstrasi.