Partai Perindo

Warga Desa Sungai Kuyung, Kecamatan Inderapura Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, harus menempuh perjalanan hingga sekitar 200 kilometer untuk mencapai rumah sakit terdekat. Selain jauhnya akses, ketiadaan ambulans selama ini menjadi salah satu kendala utama masyarakat memperoleh layanan kesehatan saat kondisi darurat.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulteng ini menilai persoalan seperti ini tidak boleh terus berulang karena berpotensi menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan.

Kepala Unit Rumah Kerja DPP Partai Perindo Agus Taufiq menilai hasil survei tersebut menjadi sinyal bahwa perlambatan ekonomi telah berdampak terhadap dunia kerja dan keberlangsungan usaha masyarakat.

DPD Partai Perindo Kota Palu menyatakan dukungan masyarakat terus bertambah menjelang penguatan struktur organisasi hingga tingkat akar rumput. Dalam beberapa waktu terakhir, semakin banyak kelompok ibu-ibu atau emak-emak yang menyatakan bergabung dan siap menjadi bagian dari perjuangan Partai Perindo menghadapi agenda politik ke depan.

Optimalisasi aset milik pemerintah daerah dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat perekonomian masyarakat. Aset berupa tanah dan bangunan milik daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara produktif berpotensi menjadi ruang tumbuh bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif di daerah.

Kepastian hukum dan stabilitas keamanan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah agenda transformasi nasional yang dijalankan pemerintah. Karena itu, dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026), Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan menjadi pelindung bagi seluruh lapisan masyarakat.

Bagi banyak masyarakat Bali, Jro Bima bukan sosok yang asing. Selama bertahun-tahun, ia dikenal aktif mendampingi warga yang menghadapi berbagai persoalan, mulai dari sengketa lahan hingga isu-isu sosial kemasyarakatan.

Konsolidasi dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kota hingga kecamatan dan kelurahan, agar mesin partai mampu bekerja lebih efektif dan terarah.