Pemerintah

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan kepada pemerintah dan DPR untuk membentuk lembaga independen sebagai pengawas pelaksanaan.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan bahwa inisiasi hukum internasional ini merupakan upaya untuk memajukan ekosistem musik.

Pemerintah tengah memburu 200 penunggak pajak dengan total tunggakan mencapai Rp60 triliun. Para penunggak ini merupakan wajib pajak kategori prominent yang terus dikejar hingga akhir 2026.

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan legislatif bersama pemerintah telah mengesahkan 16 RUU menjadi UU sepanjang masa sidang 2024-2025.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah, untuk tidak memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 dan B2 bagi sopir truk logistik.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, bahwa pihaknya bersama pemerintah akan membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Hal ini ia sampaikan usai menerima audiensi para buruh di ruang rapat Komisi V DPR RI, Selasa (30/9/2025).

Dengan disetujuinya sebagai Ketua LPS, Anggito akan menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

Kadin menekankan pentingnya perhatian pemerintah pada pengusaha menengah agar bisa naik kelas, mendapat pendanaan, mengembangkan industri, dan menyerap tenaga kerja. Insentif UMKM sudah ada, perlu diperluas ke pengusaha menengah.