Kumpulan Berita

Penerimaan Pajak


Hot Issue
13 November 2026

Penerimaan Pajak Tembus Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Kejar Sisa Rp514 Triliun

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun. Capaian tersebut mencatatkan pertumbuhan sebesar 23,2 persen secara tahunan dan telah memenuhi 76,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dipatok sebesar Rp2.357,7 triliun.

Hot Issue
23 October 2026

Punya Alat Berat? Ini Tarif dan Ketentuan Pajaknya

Pemilik atau pihak yang menguasai alat berat di Jakarta dikenakan Pajak Alat Berat (PAB) sebesar 0,2 persen dari nilai jual alat berat.

Inspirasi Bisnis
17 October 2026

5 Negara yang Bebas Pajak Penghasilan, Apa Saja?

5 negara yang bebas pajak penghasilan, apa saja? Pajak penghasilan (PPh) merupakan pungutan atas penghasilan yang diterima pekerja dan menjadi salah satu sumber penerimaan negara.

Hot Issue
15 October 2026

Usulan Pajak Orang Superkaya Bisa Tambah Rp142,2 Triliun, Ini Kata Dirjen Pajak

Bimo mengapresiasi masukan dari berbagai lembaga kajian. Namun, ia menegaskan bahwa setiap arah kebijakan perpajakan harus melalui pengkajian yang matang

Hot Issue
15 October 2026

Suahasil: Pajak Karbon Bukan Sekadar untuk Penerimaan Negara

Kebijakan tersebut juga dirancang sebagai instrumen insentif untuk mendorong dunia usaha beralih ke praktik bisnis yang ramah lingkungan.

Hot Issue
14 October 2026

Sering Dikira PPN, Ternyata Ini Pajak yang Muncul di Struk Restoran

PPN dan PBJT merupakan dua jenis pajak yang berbeda, baik dari sisi objek pajak, pihak yang memungut, maupun pengelolaan penerimaannya.

Hot Issue
8 October 2026

Suahasil Terbitkan Aturan Penerimaan Pajak Rokok

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2026 tentang Penggunaan Penerimaan Pajak Rokok untuk Penegakan Hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Hot Issue
8 October 2026

Daftar 5 Jenis Hiburan yang Kena Pajak 40 Persen, Apa Saja?

Ketentuan tersebut berlaku berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.