Kumpulan Berita

Penerimaan Pajak


Hot Issue
4 September 2025

Janji Sri Mulyani Pajak Tidak Naik dan Lonjakan Utang Baru di 2026

Pemerintah tidak akan menaikkan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara pada tahun 2026.

Hot Issue
2 September 2025

Sri Mulyani Tegaskan Pajak Tak Naik di 2026, Fokus Perbaiki Kepatuhan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara.

Hot Issue
27 August 2025

Setoran Pajak Google, YouTube hingga Kripto Tembus Rp40,02 Triliun

Penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp40,02 triliun hingga Juli 2025. Kontribusi terbesar berasal dari PPN PMSE, pajak kripto, fintech, dan pajak SIPP. Penerapan pajak digital memperkuat fiskal negara dan menciptakan persaingan yang sehat.

Hot Issue
16 August 2025

Apakah Ada Pajak Baru demi Target 2026? Ini Kata Sri Mulyani

Pemerintah menargetkan penerimaan dari pajak sebesar Rp2.357 triliun atau naik 13,5 persen pada 2026. Ada pajak baru?

Hot Issue
15 August 2025

Sri Mulyani Targetkan Penerimaan Pajak Naik 13,5 Persen di 2026, Kejar Target Pendapatan Negara Rp3.147,7 Triliun?

Sri Mulyani menargetkan penerimaan pajak naik 13,5% di 2026 untuk mendukung target pendapatan negara Rp3.147,7 triliun. Pemerintah fokus pada optimalisasi sistem Coretax, pertukaran data, dan perluasan objek pajak digital serta cukai.

Hot Issue
12 August 2025

Ekonomi RI Tumbuh tapi Rasio Pajak Turun, Begini Pembelaan Anak Buah Sri Mulyani

Penurunan rasio pajak tidak langsung sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,12 persen pada kuartal II-2025.

Hot Issue
12 August 2025

Potensi Penerimaan Negara Rp524 Triliun per Tahun dari Pajak Progresif

Penerimaan negara berpotensi bertambah berkisar antara Rp469 triliun hingga Rp524 triliun per tahun dari pajak progresif.

Hot Issue
25 July 2025

Banyak Perusahaan RI Hadapi Kendala Pelaporan Pajak Tepat Waktu

Banyak perusahaan yang merasakan manfaat dari penggunaan jasa konsultan pajak profesional dalam mengoptimalkan pengelolaan pajak