Kumpulan Berita
RKUHAP.
Paripurna DPR RI Resmi Sahkan KUHAP Baru
DPR RI secara resmi mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi Undang-undang.
Komisi III DPR-Pemerintah Sepakat Sahkan RKUHAP di Rapat Paripurna
Komisi III DPR RI menyetujui Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) untuk dibawa ke tingkat paripurna guna disahkan menjadi undang-undang.
Wamenkum Pastikan Masukan Masyarakat Diakomodir saat Pembahasan R-KUHAP
Komisi III DPR RI bersama pemerintah menunda pembahasan terkait pasal menyangkut penyitaan yang diatur dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) pada Kamis 13 November 2025.
Komisi III DPR Kebut RKUHAP dan RUU Perampasan Aset Rampung Dibahas Tahun Ini
Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mengatakan, dua RUU ini telah menjadi perhatian banyak pihak.
DPR Sebut RKUHAP Harus Jadi Pedoman APH di RUU Perampasan Aset
Komisi III DPR RI menegaskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan menjadi regulasi krusial untuk keberlanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Bahas RKUHAP, Komisi III DPR Bakal Panggil KPK hingga Komnas HAM
Memasuki Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025??"2026, Komisi III DPR RI akan melanjutkan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).
Rapat RKUHAP, Mahupiki Dorong Atur Penyidikan Tambahan oleh Jaksa hingga 60 Hari
Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) mendapat sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR, Selasa (22/7/2025).
Revisi KUHAP Belum Siap Disahkan, DPR Tunda Pembahasan hingga Usai Reses
Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, memastikan bahwa pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya. Dengan demikian, tertutup kemungkinan R-KUHAP disahkan dalam masa sidang DPR saat ini.