rumah subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah mempercepat pembangunan dan penyediaan rumah bagi masyarakat. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian PKP terus memperkuat ekosistem perumahan melalui pembangunan rumah, peningkatan kualitas hunian, subsidi, dan pembiayaan.

Memiliki rumah yang aman dan nyaman masih menjadi tantangan bagi sebagian keluarga prasejahtera di Indonesia. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjalankan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pemanfaatan aset tersebut dapat menekan biaya pembebasan lahan yang menjadi salah satu komponen terbesar dalam pembangunan rumah di kawasan perkotaan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan kepastian hukum atas tanah menjadi faktor penting dalam mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang digagas pemerintah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengklaim penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatat rekor tertinggi sepanjang program tersebut berjalan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menerima kunjungan delegasi pemerintah Republik Rakyat Tiongkok yang dipimpin leh Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-Pedesaan, Ni Hong, di Jakarta, Rabu (29/7/2026). Pertemuan ini membahas peluang kolaborasi strategis dalam penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menengah melalui pertukaran teknologi, dukungan pembiayaan, serta investasi.

Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara menjadi perhatian setelah wilayah tersebut mencatatkan perkembangan signifikan melalui hilirisasi industri

Kolaborasi lintas pemangku kepentingan serta komitmen Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam menyediakan hunian bagi MBR