Rumah Subsidi

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pejabat terkait untuk menghadiri rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4/2026). Ratas tersebut membahas rencana penyediaan hunian layak bagi warga yang tinggal di bantaran rel kereta api, khususnya di kawasan Senen, Jakarta Pusat.

Warga Jakarta, dapat memperoleh pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 50?gi pembelian rumah pertama, baik rumah tapak maupun satuan rumah susun, dengan nilai maksimal Rp500 juta. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan hunian dan berlaku otomatis bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan, tanpa perlu mengajukan permohonan terpisah.

Pemerintah menargetkan pembangunan rumah susun (rusun) untuk relokasi warga bantaran rel di kawasan Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, mulai dilakukan pada Mei 2026. Proyek ini menjadi bagian dari upaya penyediaan hunian layak sekaligus penataan kawasan padat di ibu kota.

Presiden Prabowo Subianto melakukan percepatan pembangunan perumahan di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan lahan-lahan milik BUMN.

Target pemerintah membangun 3 juta rumah setiap tahun untuk menutup backlog perumahan.

Pemerintah memulai pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, lahan milik Group Lippo di Cikarang, Jawa Barat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggarap kebijakan anyar berupa perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun. Kebijakan ini digadang-gadang sebagai upaya memperluas akses kepemilikan hunian yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bertemu DPR RI dalam mengakselerasi program rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam rapat terbatas di Kementerian PKP pada Jumat (20/2/2026).