Rumah Subsidi

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan kepastian hukum atas tanah menjadi faktor penting dalam mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang digagas pemerintah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengklaim penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatat rekor tertinggi sepanjang program tersebut berjalan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menerima kunjungan delegasi pemerintah Republik Rakyat Tiongkok yang dipimpin leh Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-Pedesaan, Ni Hong, di Jakarta, Rabu (29/7/2026). Pertemuan ini membahas peluang kolaborasi strategis dalam penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menengah melalui pertukaran teknologi, dukungan pembiayaan, serta investasi.

Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara menjadi perhatian setelah wilayah tersebut mencatatkan perkembangan signifikan melalui hilirisasi industri

Kolaborasi lintas pemangku kepentingan serta komitmen Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam menyediakan hunian bagi MBR

Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam upaya pemerintah menyediakan hunian bagi masyarakat, khususnya melalui pembangunan rumah susun

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengusulkan perluasan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah susun (rusun) subsidi hingga tipe 45.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memastikan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) tidak akan memengaruhi program rumah subsidi.