rumah subsidi

Presiden Prabowo Subianto melakukan percepatan pembangunan perumahan di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan lahan-lahan milik BUMN.

Target pemerintah membangun 3 juta rumah setiap tahun untuk menutup backlog perumahan.

Pemerintah memulai pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, lahan milik Group Lippo di Cikarang, Jawa Barat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggarap kebijakan anyar berupa perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun. Kebijakan ini digadang-gadang sebagai upaya memperluas akses kepemilikan hunian yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bertemu DPR RI dalam mengakselerasi program rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam rapat terbatas di Kementerian PKP pada Jumat (20/2/2026).

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memastikan target program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 tercapai.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membidik pembiayaan rumah rendah emisi hingga 20.000 unit pada tahun 2026. Perseroan juga meningkatkan porsi pembiayaan berkelanjutan sebagai wujud komitmen perseroan dalam menerapkan praktik perbankan yang ramah lingkungan (green banking) demi mendukung pertumbuhan bisnis di masa depan dan mengurangi emisi karbon yang berdampak pada perubahan iklim.

Maruarar menegaskan capaian perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus meningkat,