Satgas PKH.

Operasi tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi Jambi, Korem 042/Garuda Putih, Polda Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi, Balai Besar TNKS, serta unsur pemerhati lingkungan hidup.

Menurutnya, amanat tersebut bukan sekadar ketentuan konstitusi, akan tetapi sebagai tanggung jawab yang harus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengembalikan uang negara senilai Rp13,24 triliun (Rp13.241.335.681.910,13). Pengembalian tersebut merupakan hasil penertiban kawasan hutan dan pengembalian keuangan negara Tahap VIII yang diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Keuangan, di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Presiden Prabowo Subianto berencana mengganti nama Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi Badan Nasional Penanggulangan Narkotika. Diketahui, BNN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertugas di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya punya mata dan telinga di mana-mana untuk mengetahui perkembangan, termasuk jika ada ancaman maupun intimidasi terhadap pemerintahannya. Bahkan, ketika menyasar ke keluarga orang-orang di pemerintahan.

Prabowo Subianto menegaskan, negara punya anggaran untuk menaikkan gaji guru, pegawai negeri sipil (PNS), hakim, jaksa hingga polisi.

Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan uang Rp13,2 triliun dan lahan seluas 259 ribu hektare, yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).

Uang tersebut rencananya akan diserahkan ke Negara melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penyerahan ini nantinya akan disaksikan Presiden Prabowo Subianto.