Utang Pemerintah.

Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, pengelolaan utang negara akan dilakukan secara countercyclical atau kontrasiklus, menyesuaikan dengan kondisi perekonomian.

Pemindahan dana SAL Rp200 triliun ke bank Himbara oleh Menteri Keuangan memicu perdebatan. Ekonom menyoroti potensi pengelolaan SAL yang tidak optimal dan mengkritik praktik 'berutang ugal-ugalan' di era pemerintahan sebelumnya, mempertanyakan dampaknya pada sektor riil dan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana menarik utang baru Rp781,86 triliun pada 2026.

BI mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2025 tumbuh dibandingkan April 2025 sebelumnya.

Pemerintah menarik pembiayaan utang sebesar Rp349,3 triliun per 31 Mei 2025, setara 45 persen dari target APBN sebesar Rp775,9 triliun.

BI mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia USD431,5 miliar atau setara Rp7.033,4 triliun (kurs Rp16.300 per USD) pada April 2025

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia naik menjadi USD427,5 miliar atau setara Rp7.015,7 triliun (kurs Rp16.411 per USD) pada Januari 2025.

Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2025 meningkat meski tetap terkendali.