Vape

Terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape mendapat tanggapan dari pelaku industri. Asosiasi Ritel Vape Indonesia (Arvindo) dan Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (Apvindo) berencana mengajukan audiensi kepada MUI untuk membahas fatwa tersebut, termasuk dampaknya terhadap pelaku usaha dan tenaga kerja.

Berikut penjelasan mengenai hukum mengisap vape dan rokok elektrik dalam Islam.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI, segera menyusun undang-undang (UU) yang mengatur pelarangan rokok elektrik atau vape. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk zat adiktif dan penyalahgunaan vape.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung penuh keputusan Polri yang melarang personelnya menggunakan rokok elektronik atau vape. Kebijakan larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/9/X/2026 yang diterbitkan pada 30 Oktober 2026.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memastikan tidak segan menindak tegas anak buahnya di Polri yang masih nekat mengisap vape. Terlebih, jika mereka menggunakan cairan yang mengandung narkotika pada rokok elektrik tersebut.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan surat edaran yang melarang seluruh anak buahnya di Polri menggunakan rokok elektrik atau vape. Larangan tersebut ternyata tidak hanya berlaku di lingkungan Polri.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/9/X/2026, tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Polri. Kebijakan itu sudah berlaku sejak 30 Oktober 2026.

Seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) dilarang menggunakan vape, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja.