DPR

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menilai wacana Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan membatasi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak dari keluarga mampu perlu dikaji secara matang. Menurutnya, kebijakan tersebut akan sulit diterapkan di sekolah negeri karena berpotensi menimbulkan kecemburuan antarsiswa.

Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI mencecar pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), usai menyampaikan bahwa laporan keuangan BGN Tahun Anggaran 2025 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang absen dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI pada Jumat (17/7/2026) siang. Rapat beragendakan penyampaian laporan keuangan BGN Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Buku Anotasi KUHAP bertujuan memberikan penjelasan atas berbagai ketentuan yang masih berpotensi menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) Harris Arthur Hedar memberikan masukan dalam penyusunan RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) yang saat ini digodok DPR RI

Fraksi Partai Golkar DPR RI menilai biaya pendidikan yang layak untuk satu siswa mencapai Rp18 juta per tahun. Nilai itu didapat dari hasil kajian Fraksi Partai Golkar yang menghimpun data dari kajian resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (2024), Risalah Kebijakan Kemendikbud (2020), data Badan Pusat Statistik (BPS), serta berbagai regulasi yang berlaku.

Komisi II DPR RI membuka peluang melakukan kunjungan ke sejumlah organisasi kemasyarakatan, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Walubi, serta partai politik nonparlemen untuk menyerap aspirasi dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat.