Kumpulan Berita
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung langkah tegas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah (Kanwil) DKI Jakarta, yang menyegel sejumlah toko perhiasan mewah karena diduga melakukan pelanggaran administrasi impor. Langkah tersebut diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menyoroti proses penetapan Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi. Menurut Jimly, penunjukan tersebut tidak melanggar aturan hukum, namun menimbulkan persoalan etika di internal DPR.
Dalam postingan tersebut, disebutkan tragedi ini menjadi tamparan keras untuk dunia pendidikan Tanah Air.
Pengesahan diambil dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III tahun 2025-2026 yang digelar pada Selasa (27/1/2026).
Dewan Perwakikan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sepakat Polri menjadi lembaga negara di bawah Presiden.
Komisi III DPR RI kompak satu suara untuk menolak usulan Polri berada di bawah kementerian.
Habiburokhman mengungkapkan pertimbangan RUU itu jadi usul inisiatif DPR.
Mantan Komisioner KPU RI ini menegaskan, bahwa Perindo berkomitmen mengawal proses revisi agar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan semata-mata melayani kepentingan pragmatis kelompok tertentu.