DPR.

Dia menegaskan, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan perjuangannya dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di DPR RI.

Melly juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pelestarian budaya yang berkelanjutan.

Komisi XI DPR RI resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) untuk diteruskan ke tingkat pengambilan keputusan selanjutnya. Dalam rapat kerja yang digelar Senin (20/7/2026), Panitia Kerja (Panja) RUU PFII menyatakan seluruh pembahasan tingkat I telah rampung dan siap dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI mencecar pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), usai menyampaikan bahwa laporan keuangan BGN Tahun Anggaran 2025 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang absen dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI pada Jumat (17/7/2026) siang. Rapat beragendakan penyampaian laporan keuangan BGN Tahun Anggaran 2025.

Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) untuk memprioritaskan penataan taxiway Bandara Halim Perdanakusuma.

Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) Harris Arthur Hedar memberikan masukan dalam penyusunan RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) yang saat ini digodok DPR RI

Fraksi Partai Golkar DPR RI menilai biaya pendidikan yang layak untuk satu siswa mencapai Rp18 juta per tahun. Nilai itu didapat dari hasil kajian Fraksi Partai Golkar yang menghimpun data dari kajian resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (2024), Risalah Kebijakan Kemendikbud (2020), data Badan Pusat Statistik (BPS), serta berbagai regulasi yang berlaku.