Kumpulan Berita

EBT.


Hot Issue
26 November 2025

Kejar Target Emisi 2030, Pengelolaan Energi Terbarukan Dikebut

Selain itu, perusahaan juga membangun boiler biomassa berbahan bakar sekam padi untuk menghasilkan energi terbarukan

Hot Issue
6 November 2025

Sulap Limbah Jadi Energi Terbarukan, PGN Mulai Bangun Titik Injeksi Biomethane di Pagardewa

PGN mulai membangun injection point di Pagardewa, Sumatera Selatan, sebagai bagian dari inisiatif pengembangan proyek strategis biomethane.

Hot Issue
29 October 2025

Kiprah Medco Wujudkan Ketahanan Energi di RI

Mewujudkan ketahanan energi nasional melalui kenaikan produksi minyak dan gas bumi (migas) hingga pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Hot Issue
14 October 2025

Pasokan Biomassa untuk PLTU, RI Geber Energi Baru Terbarukan

Pasokan biomassa untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terus diperkuat.

Hot Issue
13 October 2025

Dunia Hadapi Tantangan Energi, Amankan Pasokan atau Mempercepat Transisi?

Pertama, memastikan ketahanan energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; kedua, mempercepat transisi

Hot Issue
20 September 2025

Purbaya Cari Solusi Kurangi Subsidi Listrik dengan PLTS

Pemerintah mengkaji transisi ke PLTS untuk mengurangi subsidi listrik. Menkeu Purbaya menyebut biaya produksi PLTS masih tinggi, namun pemerintah mencari solusi teknologi agar lebih murah dan subsidi bisa berkurang. Tujuan utama adalah menjaga harga listrik terjangkau.

Hot Issue
11 September 2025

Indonesia Butuh Rp3.000 Triliun untuk Proyek Kelistrikan hingga 2034

Indonesia membutuhkan investasi Rp3.000 triliun untuk proyek kelistrikan dalam RUPTL 2025-2034. PLN berupaya menarik investor dengan memperbaiki profil risiko dan fokus pada EBT serta peningkatan permintaan listrik di berbagai sektor.

Hot Issue
3 September 2025

RUPTL Bangun Pembangkit Listrik 69,5 GW Diminta Ditangguhkan, Ini Alasannya 

DPP SP PLN meminta penangguhan RUPTL 2025-2034 yang menargetkan penambahan 69,5 GW pembangkit listrik. Mereka menilai RUPTL lebih mengutamakan investor asing daripada PLN, bertentangan dengan konstitusi dan amanat Presiden untuk memberdayakan BUMN.