Anggaran

Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa tidak pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Lapang.

Rini Widyantini mengatakan bahwa pengangkatan staf khusus (stafsus) menteri di masa efisiensi anggaran telah diatur dalam Peraturan Presiden.

Komisi Yudisial (KY) mengaku tak bisa melaksanakan Seleksi Calon Hakim Agung (SCHA) 2025 imbas efesiensi anggaran. Sebab dengan anggaran pasca efisiensi itu mustahil bagi KY melaksanakan SCHA.

Kejaksaan Agung (Kejagung) turut terkena terpangkas anggarannya imbas adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) turut terdampak efisiensi anggaran sebesar 50,35 persen atau Rp1,423 triliun dari anggaran semula Rp2,826 triliun. Efisiensi ini turut berimbas pada pembelian peralatan baru untuk operasional monitoring dan deteksi bencana di sejumlah daerah.

Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menegaskan, tidak benar anggaran Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkena efisiensi sebesar 50%.

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan efisien anggaran mutlak dilakukan meski menjadi pil pahit bagi semua jajaran pemerintahan.

Pembangunan jalan tol baru di 2025 hanya akan sepanjang 13 kilometer (km).