Kumpulan Berita
Prabowo Subianto mengatakan pengelolaan dan penghematan keuangan negara dari program yang tak jelas.
Sri Mulyani Indrawati menyatakan rekonstruksi atas efisiensi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) di 2025.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati menegaskan, pengelola perihal gempa bumi dan tsunami tidak mengalami pemangkasan.
Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa tidak pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Lapang.
Rini Widyantini mengatakan bahwa pengangkatan staf khusus (stafsus) menteri di masa efisiensi anggaran telah diatur dalam Peraturan Presiden.
Komisi Yudisial (KY) mengaku tak bisa melaksanakan Seleksi Calon Hakim Agung (SCHA) 2025 imbas efesiensi anggaran. Sebab dengan anggaran pasca efisiensi itu mustahil bagi KY melaksanakan SCHA.
Kejaksaan Agung (Kejagung) turut terkena terpangkas anggarannya imbas adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) turut terdampak efisiensi anggaran sebesar 50,35 persen atau Rp1,423 triliun dari anggaran semula Rp2,826 triliun. Efisiensi ini turut berimbas pada pembelian peralatan baru untuk operasional monitoring dan deteksi bencana di sejumlah daerah.