Anggaran

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasannya dibalik pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang memicu protes dari sejumlah kepala daerah. Menurut Purbaya, pemotongan ini bukan berarti ekonomi di daerah melemah, melainkan merupakan upaya untuk mengoptimalkan kinerja anggaran agar lebih efektif.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan alokasi belanja untuk daerah sebenarnya mengalami kenaikan, meskipun Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) telah mencapai Rp13 triliun dari pagu anggaran Rp71 triliun hingga 8 September 2025. Angka ini melonjak tajam dibandingkan realisasi hingga April 2025 yang tercatat baru Rp2,3 triliun.

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 8.018 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di 38 provinsi. Peningkatan ini mendorong penyerapan anggaran BGN. Setiap SPPG berdiri menyerap Rp900 juta-Rp1 miliar per bulan.

Pagu Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 2026 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp118,5 triliun atau terdapat penambahan Rp47,64 triliun dari pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp70,86 triliun.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat tambahan pagu anggaran senilai Rp2,74 triliun, menjadi Rp29,5 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Sri Mulyani bebaskan PPN atas kuda kavaleri dan perlengkapan pendukungnya untuk Kemenhan dan TNI melalui PMK Nomor 61 Tahun 2025. Kebijakan ini berlaku mulai 1 September hingga 31 Desember 2025. Tujuannya mendukung kesiapan alat pertahanan hewan khusus.

Sri Mulyani membantah isu pemangkasan dana Otsus 2026, menekankan efektivitas penggunaan anggaran. Fokus pada penyaluran tepat sasaran untuk pendidikan dan kesehatan di Papua dan Aceh, menjawab evaluasi hasil Otsus selama 10 tahun terakhir. Penyerapan dana Otsus juga menjadi sorotan.