Anggaran

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk 2027 resmi ditetapkan sebesar Rp114,59 triliun. Dari total anggaran tersebut, porsi terbesar mencapai Rp37,30 triliun akan diarahkan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan hingga infrastruktur konektivitas lainnya.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memprediksi anggaran kompensasi dan subsidi energi di Tanah Air bengkak Rp300 triliun.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp66 triliun meski telah mendapat Pagu Anggaran 2027 senilai Rp139,19 triliun. Tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk menunjang sejumlah kebutuhan Polri, seperti penanggulangan bencana, penanganan kerusuhan massa, dan pengamanan VVIP.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah siap mengucurkan alokasi anggaran untuk mempercepat penanganan bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan (Karhutla)

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, Pemerintah akan membentuk lembaga yang akan mengonsolidasikan pembelajanaan. Hal ini ditujukan untuk mengefisienkan pembelajaan pemerintah baik di pusat maupun daerah.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penyerapan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap program berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Kementerian Keuangan membuka ruang lebar bagi kenaikan alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dengan proyeksi peningkatan hingga menyentuh angka Rp90 triliun pada tahun depan. Kepastian ini akan digodok lebih lanjut dalam rangkaian penyusunan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode berikutnya.

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp5,05 triliun. Tambahan anggaran ini disebut untuk mendukung pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika (P4GN).