Apbn

Ekonom Didik J Rachbini kritik penempatan Rp200 triliun dana negara ke Bank Himbara & BSI. Keputusan ini dinilai melanggar konstitusi & UU karena tidak melalui proses legislasi yang benar. Berpotensi jadi preseden buruk pengelolaan APBN.

Pemindahan dana SAL Rp200 triliun ke bank Himbara oleh Menteri Keuangan memicu perdebatan. Ekonom menyoroti potensi pengelolaan SAL yang tidak optimal dan mengkritik praktik 'berutang ugal-ugalan' di era pemerintahan sebelumnya, mempertanyakan dampaknya pada sektor riil dan pertumbuhan ekonomi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin pemerintah memiliki kas yang cukup untuk menjalankan program.

Menkeu Purbaya optimis Danantara akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 2029, mengurangi ketergantungan pada APBN. Investasi strategis difokuskan pada sektor produktif dengan nilai tambah tinggi, menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan otomatis memicu inflasi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan berada di kisaran 6,5 hingga 6,7 persen masih dalam batas aman.

Rencana pengalokasian dana Transfer ke Daerah (TKD) ke masing-masing penduduk menuai sorotan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa masyarakat di Pulau Jawa akan menerima alokasi belanja APBN 2026 sebesar Rp5,1 juta per orang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penduduk di Pulau Jawa akan mendapatkan Rp5,1 juta per kapita dari APBN 2026.