Apbn

Kementerian Pekerjaan Umum memberikan pendampingan teknis dan membuka hotline konsultasi untuk pondok pesantren di seluruh Indonesia, fokus pada keamanan struktur bangunan dan izin pendirian. Tim teknis akan dikerahkan untuk pengecekan, didanai dari APBN, dengan sampling audit di provinsi dengan pesantren terbanyak.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum memutuskan apakah gaji ASN daerah akan ditanggung pusat, mempertimbangkan kemampuan APBN dan kondisi ekonomi yang melambat. Disiplin fiskal tetap menjadi prioritas.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan alokasi belanja untuk daerah sebenarnya mengalami kenaikan, meskipun Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

DPR telah mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-5.

Kebijakan koboi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah terbukti dalam satu bulan terakhir.

Sampai dengan Agustus 2025 telah direalisasikan belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp1.388,8 triliun dari belanja negara Rp1.960,3 triliun.

Penempatan dana Rp200 triliun di Bank Himbara dan BSI menuai pro dan kontra. Ekonom menyoroti potensi pelanggaran konstitusi, sementara GREAT Institute menilai langkah ini konstitusional dan strategis untuk pemulihan ekonomi nasional.

Ekonom Didik J Rachbini kritik penempatan Rp200 triliun dana negara ke Bank Himbara & BSI. Keputusan ini dinilai melanggar konstitusi & UU karena tidak melalui proses legislasi yang benar. Berpotensi jadi preseden buruk pengelolaan APBN.