APBN.

Utang pemerintah pusat turun menjadi Rp9.138 triliun per Juni 2025. Rasio utang terhadap PDB 39,86%, masih aman di bawah batas UU. Data utang akan dirilis per kuartal demi kredibilitas statistik.

Diskon tarif listrik dinilai efektif redam kekhawatiran kenaikan biaya hidup. Namun, keberlanjutannya bergantung pada anggaran negara. Kebijakan ini penting jaga kepercayaan publik di tengah gejolak ekonomi.

Kementerian Pekerjaan Umum memberikan pendampingan teknis dan membuka hotline konsultasi untuk pondok pesantren di seluruh Indonesia, fokus pada keamanan struktur bangunan dan izin pendirian. Tim teknis akan dikerahkan untuk pengecekan, didanai dari APBN, dengan sampling audit di provinsi dengan pesantren terbanyak.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan alokasi belanja untuk daerah sebenarnya mengalami kenaikan, meskipun Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali di bawah 3 persen.

DPR telah mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-5.

Sampai dengan Agustus 2025 telah direalisasikan belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp1.388,8 triliun dari belanja negara Rp1.960,3 triliun.

Kemenkeu kembali menunda konferensi pers APBN Kita, menimbulkan spekulasi terkait perubahan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan dampaknya pada kebijakan fiskal. Publik dan media harus menunggu update resmi kondisi fiskal terbaru.