Kumpulan Berita

ATR/BPN.


Property
Jum'at 06 Februari 2026 19:02 WIB

Prabowo Resmi Terbitkan Aturan Tanah Terlantar Bisa Disita Negara

Presiden Prabowo Subianto telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Aturan ini menegaskan bahwa tanah harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Property
29 January 2026

RI Darurat Lahan Pertanian, Prabowo Larang Alih Fungsi Sawah

ATR/BPN mengambil langkah darurat untuk menjaga keberlanjutan lahan sawah nasional dalam mencapai swasembada pangan.

Nasional
19 January 2026

DPR Dorong Penyelesaian Masalah Agraria dengan Kolaborasi Lintas Sektor

Politikus Partai Gerindra ini melanjutkan, negara sangat tegas ketika ingin memberi izin, baik untuk investasi, pembangunan, maupun proyek strategis.

Property
10 January 2026

Ini Cara Urus Sertifikat Tanah Girik Jadi SHM

ATR/BPN mengimbau masyarakat yang masih memegang girik untuk segera didaftarkan menjadi sertifikat tanah.

Property
29 December 2025

Lokasi Pembangunan Hunian Tetap bagi Korban Bencana Sumatera Ditetapkan, Ini 4 Syaratnya

ATR/BPN resmi menetapkan lokasi sebagai tempat pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera.

Property
26 December 2025

ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Buka Selama Libur Nataru

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tetap membuka layanan pertanahan bagi masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Hot Issue
13 November 2025

Polemik Sengketa Lahan JK, Nusron Gelar Rapat di Sulsel

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (13/11/2025) untuk memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

Property
7 November 2025

Jusuf Kalla Marah Usai Tanah 16,4 Hektare Diserobot GMTD, Nusron Wahid Buka Suara

Nusron Wahid menyoroti kasus perebutan tanah di Makassar yang melibatkan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK).