Badan Gizi Nasional.

BGN menegaskan akan menindak tegas mitra pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terbukti melakukan mark up harga bahan baku.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menjelaskan soal alokasi anggaran 2026.

Badan Gizi Nasional mencatat sebanyak 1.528 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia mengalami penghentian operasional sementara atau suspend karena belum mendaftarkan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Program MBG menjadi salah satu langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menjamin keamanan pangan. BGN menegaskan kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh bahan yang digunakan, tetapi cara pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya.

Alokasi anggaran pemerintah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi porsi paling besar dalam pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi sorotan kepercayaan investor asing.

BGN menghentikan sementara operasional 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

BGN buka-bukaan soal insentif Rp6 juta per hari bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).