Kumpulan Berita
Pemerintah mempercepat digitalisasi bantuan sosial (bansos) untuk meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, dan keamanan penyaluran bantuan.
Pencabutan bansos bagi sejumlah kelompok masyarakat rentan yang keliru dimasukkan ke dalam pengelompokan desil ekonomi yang lebih tinggi dinilai bersumber dari kelemahan mendasar model pendataan.
Desil pada dasarnya digunakan untuk memetakan posisi kesejahteraan penduduk atau keluarga secara relatif dibandingkan kelompok lainnya.
Dua di antaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau bantuan sembako yang pencairannya memasuki tahap III untuk periode Juli-September 2026
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran kementerian terkait untuk melanjutkan program bantuan pangan beras setelah September 2026
Luhut Binsar Pandjaitan memastikan 50 juta warga miskin akan terdata dalam sistem program perlindungan sosial (perlinsos) berbasis digital.
BPS mempertimbangkan peluang integrasi dan pemanfaatan data perpajakan dalam proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pemerintah menegaskan keterbukaannya mengenai metodologi pembentukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).