Bansos

Pencabutan bansos bagi sejumlah kelompok masyarakat rentan yang keliru dimasukkan ke dalam pengelompokan desil ekonomi yang lebih tinggi dinilai bersumber dari kelemahan mendasar model pendataan.

Desil pada dasarnya digunakan untuk memetakan posisi kesejahteraan penduduk atau keluarga secara relatif dibandingkan kelompok lainnya.

Penggunaan desil sebagai penentu seseorang tergolong mampu atau tidak dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran kementerian terkait untuk melanjutkan program bantuan pangan beras setelah September 2026

Luhut Binsar Pandjaitan memastikan 50 juta warga miskin akan terdata dalam sistem program perlindungan sosial (perlinsos) berbasis digital.

Pemerintah siap menyalurkan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk transfer tunai. Besaran bansos transfer tunai ini mencapai sekitar Rp5,4 juta.

Pemerintah menegaskan keterbukaannya mengenai metodologi pembentukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkala agar data bansos tepat sasaran.