Bencana Alam

Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan yang dinilai merusak lingkungan dan melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Di tengah lumpur sisa banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, prajurit TNI bersama masyarakat setempat bahu-membahu membersihkan endapan tanah dan sampah menggunakan sekop, pada Jumat (23/1/2026).

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk membuat grand design atau rancangan besar guna menyelesaikan masalah banjir di Pulau Jawa.

Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menjamin aset tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang terdampak bencana tetapi diakui negara meski bukti kepemilikan atau sertipikat tanah hilang.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengimbau seluruh pengguna jalan, khususnya pengemudi kendaraan angkutan barang, untuk tidak melintasi Jembatan Darurat Bailey dengan muatan berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL) di wilayah terdampak bencana di Sumatera.

Sementara jumlah penduduk terdampak yang masih berada di lokasi pengungsian menurun dari sebelumnya 154.973 jiwa menjadi 135.696 jiwa.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah kejadian bencana beserta langkah penanganan yang dilakukan pemerintah daerah hingga Jumat 16 Januari 2026.