Bencana Alam

Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menjamin aset tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang terdampak bencana tetapi diakui negara meski bukti kepemilikan atau sertipikat tanah hilang.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengimbau seluruh pengguna jalan, khususnya pengemudi kendaraan angkutan barang, untuk tidak melintasi Jembatan Darurat Bailey dengan muatan berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL) di wilayah terdampak bencana di Sumatera.

Sementara jumlah penduduk terdampak yang masih berada di lokasi pengungsian menurun dari sebelumnya 154.973 jiwa menjadi 135.696 jiwa.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah kejadian bencana beserta langkah penanganan yang dilakukan pemerintah daerah hingga Jumat 16 Januari 2026.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyatakan ketahanan pangan nasional dalam kondisi aman, termasuk di Provinsi Aceh yang hingga saat ini masih dalam proses pemulihan pasca bencana banjir bandang.

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, meminta penanganan pascabencana banjir dan longsor di wilayahnya difokuskan pada perbaikan sungai dari hulu hingga hilir.

Jumlah tersebut terbagi dalam tiga kategori, yakni rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, maupun yang hilang atau hanyut.