Bencana Alam

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sempat berkelakar soal Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat memimpin rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Pemerintah menyiapkan dua skema hunian sementara (huntara), untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang tetap terpenuhi. Dua skema tersebut meliputi huntara terpusat dan huntara in-situ yang dibangun di lokasi rumah warga terdampak.

Pemerintah mempercepat pemasangan 270 unit jembatan darurat Bailey di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat. Jembatan-jembatan tersebut tidak hanya menghubungkan kembali akses jalan nasional, tetapi juga jalan kabupaten, kecamatan, hingga desa.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan.

Dalam setiap bencana, respons awal hampir selalu terfokus pada evakuasi, distribusi bantuan logistik, serta penyediaan tempat pengungsian. Langkah-langkah tersebut krusial pada fase tanggap darurat.

Pemerintah mempercepat pemulihan akses jalan dan jembatan di sejumlah wilayah Aceh dan Sumatera yang terdampak bencana. Puluhan alat berat dikerahkan untuk membuka kembali konektivitas antarwilayah yang sempat terputus akibat longsor dan banjir bandang.

Di tengah upaya pemulihan pascabencana di Sumatera, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memastikan pemerintah bergerak cepat menyiapkan hunian layak bagi warga terdampak banjir dan longsor.

Pemerintah pusat mewajibkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di seluruh provinsi serta kabupaten/kota.