Bencana Alam

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta tambahan Bawah Kendali Operasi (BKO) dari TNI dan Polri sebanyak 5.000 personel guna mempercepat pembersihan lumpur pascabencana di wilayah Sumatra.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sempat berkelakar soal Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat memimpin rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Pemerintah menyiapkan dua skema hunian sementara (huntara), untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang tetap terpenuhi. Dua skema tersebut meliputi huntara terpusat dan huntara in-situ yang dibangun di lokasi rumah warga terdampak.

Sebagian besar kabupaten/kota di wilayah terdampak bencana di Sumatra telah beralih status dari tanggap darurat ke transisi darurat.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan.

Dalam setiap bencana, respons awal hampir selalu terfokus pada evakuasi, distribusi bantuan logistik, serta penyediaan tempat pengungsian. Langkah-langkah tersebut krusial pada fase tanggap darurat.

Pemandangan penuh harapan dan keceriaan tampak di Kompleks Rumah Hunian Danantara, Aceh Tamiang. Warga yang selama ini tinggal di tenda darurat kini mulai menghuni rumah sementara yang dibangun pemerintah melalui BUMN.

Di tengah upaya pemulihan pascabencana di Sumatera, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memastikan pemerintah bergerak cepat menyiapkan hunian layak bagi warga terdampak banjir dan longsor.