Bencana Alam

Pemerintah pusat mewajibkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di seluruh provinsi serta kabupaten/kota.

Pemerintah menegaskan perubahan penting dalam tata kelola penanggulangan bencana di daerah. Melalui aturan baru, jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak lagi dirangkap oleh Sekretaris Daerah (Sekda), melainkan diisi oleh pejabat definitif sebagai kepala perangkat daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan bahwa dirinya akan bergerak cepat setelah ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di wilayah terdampak oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Bencana menyusul bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera.

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipidter) Bareskrim Polri, mulai mengusut keberadaan kayu gelondongan yang viral karena diduga menyebabkan bencana alam hingga menutupi masjid di Kabupaten Aceh Tamiang. Penyelidikan dilakukan dengan mengecek langsung aliran sungai yang dipenuhi potongan kayu.

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipidter) Bareskrim Polri resmi menetapkan tersangka perorangan dalam kasus kayu gelondongan yang diduga berkaitan dengan bencana banjir dan longsor di wilayah Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan, sembilan orang meninggal dunia dalam peristiwa banjir bandang yang melanda Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pemerintah telah menyiapkan mekanisme penanganan bencana yang berjenjang bagi korban banjir di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, mulai dari fase tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.