Bencana Sumatera

Presiden Prabowo Subianto meminta dokumen yang hilang dan rusak akibat bencana banjir di Sumatera tak dipungut biaya alias gratis.

Sejumlah wilayah kabupaten dan kota di tiga provinsi terdampak bencana banjir dan tanah longsor telah memulai fase transisi darurat ke pemulihan.

Ketua Satuan Petugas (Satgas) Pembangunan Jembatan ini menjelaskan bencana nasional yang pernah ditanganinya tidak ada yang pemulihannya secepat bencana di Sumatera.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) membebaskan 428 warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas II B Kuala Simpang, Aceh Tamiang.

Selain desa yang lenyap, kerusakan masif juga mengakibatkan rusaknya fasilitas pemerintahan paling dasar. Tito menyebut total kantor desa yang terdampak bencana mencapai 1.580 unit di tiga provinsi.

ATR/BPN resmi menetapkan lokasi sebagai tempat pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membeberkan lokasi 53 unit helikopter yang dikerahkan untuk membantu penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Menurutnya, setiap bencana punya tantangan dan penanganannya berbeda. Pemerintah, kata dia, ingin yang terbaik dan tercepat dalam memulihkan kondisi bencana.