Bencana Sumatera

Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan yang dinilai merusak lingkungan dan melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pemerintah saat ini tengah menyusun dan merevisi Rencana Tata Ruang (RTR) di Pulau Sumatera. Khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Di tengah lumpur sisa banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, prajurit TNI bersama masyarakat setempat bahu-membahu membersihkan endapan tanah dan sampah menggunakan sekop, pada Jumat (23/1/2026).

Fokus utama pemulihan adalah jalur nasional Banda Aceh-Medan yang terputus akibat banjir bandang pada 27 November 2025. Jalur tersebut kini kembali tersambung melalui Jembatan Bailey Krueng Tingkeum di Kabupaten Bireuen.

Agincourt Resources menghormati keputusan pemerintah soal pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) oleh Presiden Prabowo Subianto imbas banjir bandang di Sumatera.

PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) buka suara usai izin usaha dicabut Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mendorong percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh dengan target tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda saat memasuki bulan suci Ramadhan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan jumlah korban tewas akibat bencana di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara terus bertambah menjadi 1.200 orang.