Kumpulan Berita

Bencana Sumatera


Nusantara
23 April 2026

Kepala BNPB Tinjau Progres Huntara untuk Warga Terdampak di Aceh Tamiang

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, memantau progres pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi basah, akibat Siklon Tropis Senyar yang terjadi pada akhir November 2025 di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Nusantara
21 April 2026

103 Unit Hunian Tetap Dibangun di Tapanuli Utara Pascabencana, Warga Direlokasi Mei 2026

Dari total tersebut, sebanyak 70 unit pada tahap awal ditargetkan rampung secara keseluruhan pada Mei 2026.

Nusantara
17 April 2026

Momen Lucu Penyintas Aceh di Tengah Pemulihan Bencana

Safrizal kemudian melangkahkan kaki, menuju bilik-bilik huntara. Dia bercengkrama dengan seorang ibu rumah tangga yang sedang mengatur barang-barang keluarga.

Nasional
13 April 2026

Mendagri Dorong Daerah di Sumut Salurkan Bantuan ke Aceh Lewat Skema Hibah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tetap menerima dana transfer ke daerah (TKD), meski tidak terdampak signifikan oleh bencana.

Nusantara
12 April 2026

Tepis Isu Menyerah, Satgas PRR Percepat Pembersihan Pascabanjir Aceh

Safrizal menjelaskan kembali maksud pernyataannya mengenai istilah "berat" yang sempat disalahartikan oleh sejumlah pihak.

Nusantara
7 April 2026

Pascabencana, Kaposwil Satgas PRR: Pemulihan Aceh Alami Kemajuan Signifikan!

Proses pemulihan pascabencana di Aceh terus menunjukkan perkembangan signifikan. Sejauh ini, percepatan rehabilitasi terus dilakukan dan berbagai layanan publik kini hampir sepenuhnya pulih.

Nusantara
5 April 2026

Satgas PRR Perbarui Data Huntara untuk Pemulihan Aceh Pascabencana

Langkah ini diambil agar pemerintah tidak terjebak dalam birokrasi data yang seringkali menghambat aksi nyata di lapangan.

Nasional
5 April 2026

Percepat Pemulihan Pascabencana, Tito Karnavian Terjunkan 768 Praja IPDN di Aceh Tamiang  

Tito menegaskan, bahwa kehadiran pemerintah pusat bertujuan untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi sekaligus mempercepat rehabilitasi infrastruktur.