Kumpulan Berita
Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi menggugat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ke Komisi Informasi Pusat (KIP) lantaran dokumen informasi publik yang ia minta tidak diberikan.
Bonantua menolak karena informasi soal ijazah Jokowi merupakan dokumen publik. Kendati demikian, dia sempat tergoda untuk melihat salinan tersebut.
Peneliti Kebijakan Publik Bonatua Silalahi menyebut masih banyak informasi dalam salinan ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang telah dilegalisir namun ditutupi.
Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali dipermasalahkan Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi.
Polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kembali dipermasalahkan oleh Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi.
Komisi Informasi Pusat kembali menggelar sidang sengketa informasi publik tentang ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi di Gedung Anex, Wisma BSG, Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (28/10/2025).
Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi, menerima salinan fotocopy ijazah Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Bonatua Silalahi menyambangi KPU DKI Jakarta untuk mengambil salinan ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah dilegalisir.