Jokowi mengatakan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan,

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menyusun dasar hukum baru untuk iuran BPJS Kesehatan

Mungkin sebagian dari Anda bertanya-tanya seperti apa prosedur pelayanan BPJS Kesehatan, selama ada wabah virus corona COVID-19.

Sri Mulyani meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk melakukan transparansi perihal persoalan keuangan.

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan uji materi atau judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019.

Seiring dengan kabar pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, tak sedikit kemungkinan peserta mandiri bakal naik kelas?

Fahmi Idris angkat bicara mengenai permintaan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang meminta BPJS Kesehatan transparan perihal keuangan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih menunggu salinan hasil putusan Mahkamah Agung (MA)