Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan peraturan menteri keuangan (Permenkeu) soal BPJS Kesehatan.

Pemerintah berencana menghapus sejumlah data peserta BPJS yang identitasnya tidak dikenali.

Rencana pemerintah menaikan iuran program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan terus menuai keluhan dari peserta.

Seperti diketahui, tahun ini BPJS Kesehatan diperkirakan akan mengalami defisit hingga Rp32 triliun.

Beredar rumor soal penagih (debt collector) yang akan mendatangi rumah-rumah warga yang telat bayar.

BPJS memiliki kader JKN yang akan datang ke rumah-rumah warga jika mereka telat bayar iuran.

Banyak rumah sakit yang mengalami penundaan pembayaran dari BPJS Kesehatan