Bumn

Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan rasionalisasi terhadap BUMN dengan memangkas jumlah BUMN dari 1.000 menjadi 200.

Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lewat aturan ini, Kementerian BUMN resmi bertransformasi menjadi Badan Pengatur (BP) BUMN.

UMKM Papua kembali mencuri perhatian nasional, berdasarkan data pemerintah Provinsi Papua, komoditas unggulan Papua yakni Sagu, kopi dan kakao di tahun 2024 ??" 2025 masih menjadi produk komoditas unggulan provinsi.

Dony Oskaria tiba di Istana Negara, memicu spekulasi pelantikannya sebagai Kepala BP BUMN. Nama Arya Sinulingga juga disebut sebagai kandidat potensial untuk posisi strategis ini.

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melantik Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030. Selain itu, Arya Sinulingga disebut-sebut akan menjabat sebagai Kepala BP BUMN setelah RUU BUMN disahkan.

Bank Dunia menekankan pentingnya reformasi struktural yang lebih mendalam di Indonesia guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat integritas dan transparansi.

RUU BUMN disahkan menjadi UU, membentuk Badan Pengatur BUMN (BP BUMN) dan melarang menteri rangkap jabatan. UU ini juga mengatur dividen saham seri A, kesetaraan gender, dan perpajakan BUMN.