Bupati Sudewo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pati, Sudewo (SDW), dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Senin, 19 Januari 2026.

Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, akhirnya angkat bicara terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati, Sudewo.

DPRD Kabupaten Pati memutuskan tidak memberikan rekomendasi pemakzulan atau pemberhentian kepada Bupati Pati, Sudewo. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati, Jumat (31/10/2025).

Bupati Pati, Sudewo, menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di wilayah Jawa Tengah pada lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub tahun 2019??"2022.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan surat berisi jawaban atas tuntutan warga Kabupaten Pati yang menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih. Setelah menerima surat tersebut, massa aksi membubarkan diri dengan tertib.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, tidak mempunyai wewenang rekomendasi penolak kepala daerah.

Saat ini kata dia juga sudah ada panitia khusus (Pansus) hak angket di DPRD sebagai tindaklanjut merespons desakan warga.

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin menegaskan, kepala daerah bisa dimakzulkan apabila terbukti melanggar sumpah dan janji jabatan.