Cukai Rokok

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan terobosan baru dalam memperketat pengawasan di sektor Industri Hasil Tembakau (IHT). Pemerintah bakal menempatkan perangkat teknologi canggih di setiap perusahaan rokok guna menghitung volume produksi secara riil dan mengintegrasikannya langsung dengan basis data pusat korporasi fiskal.

Peredaran rokok ilegal yang masih tinggi seiring meningkatnya angka penindakan dan barang sitaan dalam empat bulan pertama 2026 menjadi sorotan.

Serikat buruh mengingatkan agar kebijakan terkait rokok ilegal tidak melemahkan sektor padat karya, terutama pada momentum peringatan Hari Buruh 1 Mei

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak mengungkap secara terang dugaan praktik mafia cukai rokok ilegal, yang diduga melibatkan jaringan pengusaha dan oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.

Penyelundupan 160 juta batang rokok ilegal senilai hampir Rp400 miliar yang digagalkan di Pekanbaru menjadi bukti praktik kejahatan cukai yang terorganisir

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana melakukukan perubahan struktur tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT). Pemerintah kini tengah mematangkan skema penambahan lapisan (layer) baru cukai rokok yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus mengendalikan konsumsi produk tembakau.

Kemenkeu menegaskan rokok ilegal tidak akan diberikan perlakuan khusus berupa cukai.

Kebijakan cukai hasil tembakau di Indonesia masih menjadi sorotan, meski pemerintah sudah memutuskan tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2026