Danantara Indonesia

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) tetap memprioritaskan warga negara Indonesia untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN), meskipun peluang menunjuk ekspatriat atau warga negara asing (WNA) terbuka.

CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani mengaku proyek waste to energy atau mengubah sampah menjadi energi telah banyak diminati investor asing dan luar negeri.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan alasan Pemerintah hapus pemberian tantiem kepada komisaris BUMN. Beban pengeluaran untuk pos tersebut dianggap terlalu mahal.

CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan Revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memungkinkan orang asing menjabat di level manajemen perusahaan pelat merah.

Danantara Indonesia tetap memprioritaskan warga negara Indonesia untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan rasionalisasi terhadap BUMN dengan memangkas jumlah BUMN dari 1.000 menjadi 200.

Indonesia dipastikan mendapat tambahan 12% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) secara cuma-cuma, meningkatkan kepemilikan menjadi 63,2%. Kesepakatan ini merupakan hasil negosiasi terkait perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) setelah 2041.

Garuda mengumumkan rencana private placement jumbo untuk menerima alokasi modal dari Danantara, nilainya Rp23,93 triliun