Kumpulan Berita

Danantara


Hot Issue
16 October 2025

Danantara Ungkap Alasan Penghapusan Tantiem Komisaris BUMN, Bisa Hemat Rp8,2 Triliun

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan alasan Pemerintah hapus pemberian tantiem kepada komisaris BUMN. Beban pengeluaran untuk pos tersebut dianggap terlalu mahal.

Hot Issue
16 October 2025

CEO Danantara Buka Suara Utang Whoosh Skema APBN Ditolak Purbaya

CEO BPI (Badan Pengelola Investasi) Danantara Rosan Roeslani buka suara pasca Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan APBN untuk penyelesaian utang Kereta Cepat Whoosh.

Hot Issue
16 October 2025

Izinkan Warga Negara Asing Pimpin BUMN, Ini Penjelasan CEO Danantara

CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan Revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memungkinkan orang asing menjabat di level manajemen perusahaan pelat merah.

Hot Issue
16 October 2025

Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Ini Penjelasan Danantara

Danantara Indonesia tetap memprioritaskan warga negara Indonesia untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Hot Issue
16 October 2025

Alasan Prabowo Izinkan Warga Negara Asing Pimpin BUMN

Presiden Prabowo Subianto mengizinkan warga negara asing (WNA) bisa memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hot Issue
16 October 2025

Prabowo Pangkas Jumlah BUMN 1.000 Jadi 200, Warga Asing Bisa Jadi Bos

Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan rasionalisasi terhadap BUMN dengan memangkas jumlah BUMN dari 1.000 menjadi 200.

Hot Issue
14 October 2025

Setoran PNBP Seret Imbas Tak Ada Dividen BUMN Masuk APBN

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga September 2025 tercatat mengalami kontraksi tajam, turun hampir 20 persen.

Market Update
10 October 2025

Ogah Bayari Utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung, Purbaya: Jangan Kita Lagi!

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menolak pemerintah menanggung utang KCJB. Ia mendorong Danantara untuk mengelola utang dari keuntungan kereta cepat, demi pemisahan tanggung jawab swasta dan pemerintah.