Menteri Kesehatan sudah menyampaikan tahun depan sudah ada ketemu jurusnya atasi defisit BPJS Kesehatan.

Pemerintah telah mengeluarkan dana kurang lebih Rp115 triliun, belum lagi iuran yang disubsidi oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah berencana menghapus sejumlah data peserta BPJS yang identitasnya tidak dikenali.

BPJS memiliki kader JKN yang akan datang ke rumah-rumah warga jika mereka telat bayar iuran.

BPJS Kesehatan akan segera menerapkan kenaikan iuran peserta pada awal 2020

Membuat masyarakat resah dengan akan adanya sanksi hingga adanya penagih (debt collector) jika tidak membayar tagihan BPJS Kesehatan

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mengkhawatirkan adanya migrasi peserta BPJS Kesehatan

DPR menyatakan tidak ada rekomendasi untuk menyetujui kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang berlaku mulai 1 Januari 2020