DJP.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berencana memperluas akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang mencakup rekening digital dan uang elektronik milik masyarakat Indonesia mulai 2026.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan pegawai pajak yang sedang berolahraga saat kedatangan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa terjadi bukan di jam kerja. Penegasan ini merespons berbagai narasi yang sebelumnya beredar luas di masyarakat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sebagian permasalahan pada sistem administrasi perpajakan nasional atau Coretax telah berhasil diselesaikan.

11,2 juta di antaranya merupakan wajib pajak karyawan, sementara 2,2 juta lainnya adalah pekerja bebas atau nonkaryawan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan dapat mengumpulkan Rp20 triliun dari total Rp60 triliun tunggakan pajak yang berasal dari 200 wajib pajak hingga akhir tahun 2025.

Pemerintah tengah memburu 200 penunggak pajak dengan total tunggakan mencapai Rp60 triliun. Para penunggak ini merupakan wajib pajak kategori prominent yang terus dikejar hingga akhir 2026.

Kemenkeu memecat sejumlah pegawai DJP karena pelanggaran berat terkait integritas, seperti menerima uang di luar kewenangan. Langkah ini sebagai upaya bersih-bersih untuk menjaga kepercayaan wajib pajak dan meningkatkan profesionalitas DJP.

Menteri Keuangan mengungkapkan penerimaan pajak dari pengemplang yang kasusnya inkrah mencapai Rp7 triliun. Pemerintah terus memantau pembayaran dan mengejar penunggak lain untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Target tagihan Rp50-60 triliun.