DJP.

Gelombang mutasi ratusan pejabat Kementerian Keuangan yang dilakukan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuai polemik internal.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto akan membatalkan rotasi pejabat yang terindikasi masuk tanpa melalui proses seleksi resmi.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan realisasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) mencapai Rp191,73 triliun hingga akhir Agustus 2026. Angka ini mencatatkan penurunan signifikan dibanding posisi periode yang sama pada tahun sebelumnya yang menembus Rp304,29 triliun.

Penerapan regulasi yang sebelumnya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tersebut sempat mengalami beberapa kali penundaan.

Sementara itu, pejabat yang telah memenuhi persyaratan seleksi tetap melanjutkan proses rotasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara angkat bicara mengenai peluang perombakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seusai dirinya resmi dilantik memimpin Kementerian Keuangan, menggantikan posisi Purbaya Yudhi Sadewa.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan penjelasan mengenai isu pemungutan pajak bagi pemilik rumah kontrakan.

Isu yang berkembang mengenai pemungutan pajak bagi pemilik rumah kontrakan bukan merupakan pengenaan jenis pajak baru.