DPR RI

Komisi III DPR RI menyetujui 11 calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc Mahkamah Agung (MA), dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I, Kamis (13/8/2026).

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa uji kelayakan dan uji kepatutan (Fit And Proper Test) calon pimpinan Bank Indonesia (BI) akan dilakukan pada pekan depan.

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengonfirmasi pimpinan DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait usulan nama-nama calon pimpinan Bank Indonesia (BI). Surat tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada DPR RI.

Pakar publik Bambang Harymurti meminta DPR RI memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset secara eksplisit mencegah penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan politik. Menurutnya, kewenangan merampas aset tidak boleh hanya bergantung pada niat baik pejabat yang sedang berkuasa.

Pakar publik Bambang Harymurti mengingatkan agar keputusan final terkait perampasan aset berada di tangan pengadilan yang independen. Menurutnya, aparat penegak hukum tidak boleh memiliki kewenangan untuk menentukan seseorang kehilangan hak atas hartanya tanpa adanya putusan pengadilan.

Pakar publik Bambang Harymurti mengusulkan perubahan nomenklatur Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi RUU Melindungi Aset. Usulan tersebut disampaikan Bambang dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI terkait pembahasan RUU Perampasan Aset.

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin buka suara soal pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas keamanan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, khususnya menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Komisi Yudisial (KY) menetapkan 14 nama yang terdiri atas 11 calon hakim agung, dua calon hakim adhoc Hak Asasi Manusia (HAM), dan satu calon hakim adhoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA) untuk diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).