DPR RI.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Puti Guntur Soekarno menyoroti rancangan naskah dokumen sejarah disusun dalam waktu yang terbatas.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, menyambut baik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menggratiskan sekolah.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menyoroti temuan jutaan barang impor ilegal dari Tiongkok atau China. Ia pun menekankan, urgensi dari revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Komisi X DPR RI Kabulkan Permohonan Naturalisasi 4 Pemain Keturunan untuk Timnas Putri Indonesia

Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah segera mengevaluasi keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan dan mengganggu ketertiban di masyarakat.

Ketua DPR RI, Puan Maharani turut menyinggung kondisi di Gaza, Palestina, saat bertemu Perdana Menteri (PM) China, Li Qiang di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Larangan perusahaan menahan ijazah dan dokumen pribadi milik karyawan harus dibarengi pengawasan dan sanksi.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokman menargetkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) bisa berlaku pada awal tahun 2026 mendatang.