Kumpulan Berita

Dpr Ri


Nasional
5 November 2025

MKD DPR Nyatakan Adies Kadir Tak Langgar Etik, Nama Baik Dipulihkan

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memastikan bahwa Adies Kadir tidak melakukan pelanggaran kode etik. Permasalahan yang sempat mencuat terkait pernyataannya mengenai gaji dan tunjangan anggota DPR dinilai hanya merupakan kekeliruan dalam penyampaian saat wawancara dengan media massa.

Nasional
5 November 2025

Langgar Etik karena Ucapan 'Tolol’, Ahmad Sahroni: Terima Kasih Hakim MKD yang Menghukum Saya

Salah satu anggota DPR RI yang terbukti melanggar etik adalah politikus Partai Nasdem Ahmad Sahroni.

Nasional
5 November 2025

Sidang MKD: Uya Kuya dan Adies Kadir Tak Terbukti Langgar Etik DPR

Selanjutnya, terhadap Nafa Urbach, MKD menyatakan terbukti melanggar kode etik. MKD meminta teradu 2 untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan menjaga perilaku ke depannya.

Nasional
5 November 2025

Pakai Jas, Ahmad Sahroni Cs Ikuti Sidang Putusan Etik di MKD

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menggelar sidang etik terhadap lima anggota DPR RI nonaktif buntut aksi demo 25??"30 Agustus pada Senin (3/11/2025).

Nasional
5 November 2025

MKD Gelar Sidang Putusan Etik Ahmad Sahroni Cs

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menggelar sidang etik terhadap lima anggota DPR RI nonaktif buntut aksi demo 25??"30 Agustus pada Senin (3/11/2025).

Nasional
5 November 2025

DPR Minta Pemerintah Dorong Negara OKI Hentikan Perang Saudara di Sudan

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta meminta pemerintah Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam mendorong Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) agar segera mengupayakan langkah konkret menghentikan konflik di Sudan.

Nasional
4 November 2025

Kursi Gus Alam Terisi, DPR Lantik Pengganti Anggota PKB Korban Kecelakaan Tragis

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi melantik Fauqi Hapidekso sebagai anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Fraksi PKB.

Nasional
4 November 2025

Ketua DPR: Tugas Negara Bukan Memperumit Urusan Rakyat, tapi Mempermudah

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, aparatur pemerintah harus memiliki tekad kuat memberantas budaya kerja yang menghambat pelayanan publik.