Kumpulan Berita
DPR RI.
Bendera One Piece Hiasi Pagar DPR saat Unjuk Rasa "Revolusi Rakyat Indonesia"
Suasana unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025), berlangsung ramai. Tidak hanya menyuarakan tuntutan, massa aksi juga menarik perhatian publik dengan memasang bendera bergambar anime populer One Piece di pagar gedung wakil rakyat tersebut.
Komisi IV DPR Sebut Penyaluran Beras SPHP Cukup Lewat Koperasi Merah Putih, Tanpa Libatkan Polri
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendorong pemerintah memaksimalkan peran Koperasi Merah Putih (KMP) dalam distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang sejak 2023 dijalankan Perum Bulog.
Seruan Aksi Massa di DPR RI, Lalu Lintas Gatot Subroto Masih Lancar Pagi Ini
Seruan aksi massa besar-besaran di Gedung DPR RI menyeruak di media sosial. Ajakan aksi itu rencananya digelar pada Senin (25/8/2025).
RUU Haji On The Track, DPR: 26 Agustus Dibawa ke Rapat Paripurna
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, memastikan pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah masih sesuai dengan tahap yang direncanakan. RUU Haji dan Umrah akan dibawa ke Rapat Paripurna pada 26 Agustus 2025.
Gibran 'Sentil' Anggota DPR yang Usul Gerbong Khusus Merokok: Nggak Sinkron dengan Program Presiden!
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, "menyentil" anggota DPR RI, Nasim Khan yang mengusulkan penyediaan satu gerbong khusus untuk merokok dalam kereta jarak jauh.
5 Fakta Gaji Anggota DPR hingga Tunjangan Rumah Rp50 Juta, Raup Rp100 Juta per Bulan
Gaji anggota DPR periode 2024-2029 disorot usai mendapat tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
Ini Riwayat Pendidikan Nasim Khan, Alumni ITN Malang yang Usulkan Gerbong KAI Khusus Merokok
Anggota DPR RI, Nasim Khan, mengusulkan gerbong khusus merokok di kereta api jarak jauh. Usulan ini menuai pro dan kontra, mengingat aturan larangan merokok di KAI sejak 2012. Simak profil dan riwayat pendidikan Nasim Khan.
DPR-Pemerintah Sepakat BP Haji Jadi Kementerian
DPR RI dan pemerintah telah menyepakati perubahan status Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian. Hal ini salah satu yang dibahas dalam pembahasan revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.