DPR RI

Keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Tim Reformasi Polri patut dibaca sebagai pernyataan politik yang jelas. Langkah ini menjadi titik awal penting untuk memastikan bahwa kewenangan besar kepolisian dijalankan secara profesional, terukur, dan berpihak pada rasa keadilan masyarakat.

Politikus Partai Gerindra ini menyampaikan selamat pada rakyat Indonesia untuk menikmati dua hukum pidana yang baru ini.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menilai wacana peninjauan ulang mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) perlu ditempatkan dalam kerangka perbaikan demokrasi, bukan sebagai kemunduran politik.

Azis juga menyinggung soal insiden pengibaran bendera bulan bintang atau bendera GAM yang kemudian ditertibkan aparat TNI di Lhokseumawe.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menempatkan transformasi ekonomi sebagai agenda utama.

Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mengapresiasi kinerja sektor perkeretaapian nasional selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Penjualan tiket Kereta Api Jarak Jauh tercatat mencapai 2,6 juta tiket, dengan sekitar 7.000 penumpang tercatat berangkat dari Stasiun Bekasi.

Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana menegaskan bahwa dana Program Indonesia Pintar (PIP) bukan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, melainkan kewajiban negara untuk memfasilitasi anak-anak agar dapat bersekolah dengan layak.

Ia menjelaskan, putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 hanya menghapus frasa multitafsir.