DPR RI

DPR RI akan menggelar rapat paripurna ke-4 masa sidang tahun 2025-2026 pada hari Selasa (26/8/2025). Salah satu agendara forum tertinggi di Parlemen itu akan mengesahkan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang.

Komisi VIII DPR RI menyetujui Revisi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (RUU Haji dan Umrah) untuk dibawa ke dalam rapat paripurna dan disahkan menjadi undang-undang (UU). Salah satu poin yang disetujui yakni perubahan Badan Penyelanggara Haji (BPH) menjadi Kementerian Haji.

Komisi XIII DPR RI Bahas Naturalisasi Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra Pagi Ini

Komisi VIII DPR RI menyetujui Revisi Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, untuk dibawa ke rapat Paripurna DPR guna disahkan menjadi undang-undang.

Suasana unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025), berlangsung ramai. Tidak hanya menyuarakan tuntutan, massa aksi juga menarik perhatian publik dengan memasang bendera bergambar anime populer One Piece di pagar gedung wakil rakyat tersebut.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendorong pemerintah memaksimalkan peran Koperasi Merah Putih (KMP) dalam distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang sejak 2023 dijalankan Perum Bulog.

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, merespons rencana aksi unjuk rasa di DPR RI yang diinisiasi oleh gerakan dengan mengatasnamakan ?? Revolusi Rakyat Indonesia.”

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, memastikan pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah masih sesuai dengan tahap yang direncanakan. RUU Haji dan Umrah akan dibawa ke Rapat Paripurna pada 26 Agustus 2025.