Dpr Ri

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) mendapat sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR, Selasa (22/7/2025).

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyoroti aksi polisi yang memberhentikan pengendara mobil di jalan tol dan menanyakan "Surat Izin Mengemudi (SIM) Jakarta" dalam sebuah video viral. Video tersebut memperlihatkan seorang polantas terlibat cekcok dengan pengendara perempuan.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyoroti temuan 15 produk obat bahan alam (OBA) yang diketahui mengandung bahan kimia obat (BKO) berbahaya. Salah satunya adalah sildenafil sitrat.

Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah, mendorong pemerintah Indonesia agar lebih aktif menyikapi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan judi online (judol). Pasalnya, tidak sedikit Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban perdagangan orang dan judi online di luar negeri.

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya mendorong agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) segera dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyoroti insiden kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Sumatera yang telah mencapai 694 titik panas (hotspot). Ia menekankan pentingnya optimalisasi sistem pengawasan guna mencegah meluasnya karhutla.

Komisi III DPR dinilai telah menunjukkan respons yang cepat dan kesadaran tinggi terhadap pentingnya transparansi dalam proses legislasi Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). DPR bahkan mengunggah draf RKUHAP ke situs web resmi agar bisa diakses dan dipantau oleh publik.

Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, meminta oknum pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang terlibat jaringan perdagangan bayi lintas negara dipecat dan dihukum berat.